BANDA ACEH \u2014 Pemerintah Kota Banda Aceh mengusulkan kenaikan pendapatan daerah sebesar 19,57 persen dalam Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2026.<\/b><\/p>\n
Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah Banda Aceh diproyeksikan mencapai Rp1,56 triliun. Angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp256,79 miliar atau 19,57 persen dibandingkan dengan APBK murni Tahun Anggaran 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1,31 triliun.<\/b><\/p>\n
Dokumen Raqan Perubahan APBK 2026 tersebut secara resmi diserahkan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa\u2019aduddin Djamal kepada Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah, S.T., dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh, Senin (14\/9\/2026).<\/b><\/p>\n
Rapat paripurna yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Wakil Ketua I DPRK Daniel Abdul Wahab, Wakil Ketua II DPRK Musriadi, Sekretaris Daerah Kota Jalaluddin, jajaran SKPK, Forkopimda, serta sejumlah tamu undangan lainnya.<\/b><\/p>\n
Selain pendapatan, Pemko Banda Aceh juga merancang peningkatan belanja daerah dalam perubahan APBK 2026. Belanja daerah diproyeksikan menjadi sekitar Rp1,57 triliun, meningkat Rp259,48 miliar atau 19,67 persen dibandingkan belanja pada APBK murni 2026 yang berada di angka Rp1,31 triliun.<\/b><\/p>\n
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa\u2019aduddin Djamal mengatakan penyusunan perubahan APBK dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan sekaligus pengelolaan keuangan daerah. Perubahan anggaran diharapkan dapat menyesuaikan program dan kegiatan pemerintah kota dengan kondisi serta kebutuhan daerah.<\/b><\/p>\n
Di sisi lain, Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah meminta seluruh kebijakan dan peraturan yang akan ditetapkan Pemerintah Kota Banda Aceh melalui proses kajian yang mendalam dan selektif.<\/b><\/p>\n
Menurut Irwansyah, kehati-hatian tersebut penting agar perubahan kebijakan anggaran tidak hanya mampu mendukung pembangunan, tetapi juga tetap menjaga ketahanan fiskal daerah dan menghindari munculnya gejolak di tengah masyarakat.<\/b><\/p>\n
diukur dari infrastruktur fisik, tetapi juga dari seberapa kuat ekonomi masyarakat tumbuh dan seberapa besar peluang kerja serta pendapatan masyarakat meningkat,\u201d ujarnya.<\/b><\/p>\n
DPRK Akan Bedah Setiap Alokasi<\/b><\/p>\n
Perubahan APBK 2026 juga diharapkan menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan.<\/b><\/p>\n
Program yang belum mencapai hasil optimal dapat diperbaiki, sementara program yang terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat dapat diperkuat. Sebaliknya, belanja yang dinilai tidak lagi relevan perlu dievaluasi agar tidak menghabiskan ruang fiskal daerah.<\/b><\/p>\n
Dengan kenaikan pendapatan menjadi Rp1,56 triliun dan belanja daerah mencapai Rp1,57 triliun dalam rancangan perubahan APBK 2026, pembahasan di tingkat legislatif akan menjadi bagian penting untuk memastikan keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan.<\/b><\/p>\n
DPRK Banda Aceh menegaskan fungsi pembahasan dan pengawasan terhadap Raqan Perubahan APBK 2026 akan dilakukan secara kritis, objektif, terukur, dan konstruktif.<\/b><\/p>\n
Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang tidak hanya realistis dari sisi kemampuan keuangan daerah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menjaga kesinambungan pembangunan Kota Banda Aceh.(**)<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"