BANDA ACEH – Komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat kembali ditunjukkan Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad, melalui realisasi program pembangunan rumah layak huni bagi warga kurang mampu.
Program yang bersumber dari pokok-pokok pikiran (pokir) tahun anggaran 2026 ini menyasar sejumlah wilayah di Kota Banda Aceh, khususnya di Kecamatan Ulee Kareng dan Syiah Kuala. Beberapa gampong yang menjadi lokasi pembangunan di antaranya Pango Deah, Pango Raya, Ilie, Ceurih, Lamteh, hingga Alue Naga.
Pembangunan tidak hanya mencakup unit rumah baru, tetapi juga rehabilitasi rumah warga yang mengalami kerusakan berat, terutama di kawasan Pango Deah.
Musriadi Aswad menyampaikan bahwa seluruh penerima manfaat telah melalui proses seleksi dan verifikasi ketat berdasarkan data terpadu, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa program ini merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang dihimpun saat kegiatan reses.
“Rumah bukan sekadar bangunan fisik, tetapi tempat tumbuhnya harapan dan masa depan keluarga. Karena itu, kami ingin memastikan setiap warga memiliki hunian yang layak, sehat, dan bermartabat,” ujarnya, Sabtu, 28 Maret 2026.
Ia juga menambahkan bahwa program tersebut dikawal sejak tahap perencanaan hingga masuk dalam prioritas pembangunan daerah, berkat sinergi antara DPRK dan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Kehadiran program ini disambut haru oleh warga penerima manfaat. Syahrial, seorang juru parkir di kawasan Jembatan Pango, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut.
“Ini seperti mimpi yang jadi kenyataan. Terima kasih atas perhatian dan bantuan ini,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Cut Asna, buruh setrika asal Gampong Ilie, yang merasa bantuan tersebut membawa semangat baru bagi keluarganya.
“Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Bukan hanya memperbaiki rumah, tapi juga memberi harapan,” katanya.
Masyarakat berharap program rumah layak huni ini dapat terus berlanjut dan diperluas, sehingga semakin banyak warga kurang mampu yang merasakan manfaatnya.
Program ini menjadi bukti nyata bahwa aspirasi masyarakat dapat diwujudkan menjadi kebijakan konkret yang berdampak langsung, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga.(**)
