BANDA ACEH – Persoalan jalan berlubang di sejumlah ruas di Kota Banda Aceh kembali menjadi sorotan serius. Kondisi yang dinilai berulang dari tahun ke tahun ini memicu kritik tajam dari Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRK Banda Aceh, Ramza Harli, yang menilai kualitas perbaikan jalan selama ini masih jauh dari harapan.
Dalam peninjauan langsung ke beberapa titik di Kecamatan Jaya Baru dan Kutaraja pada Rabu (8/4/2026), Ramza menemukan fakta bahwa sejumlah ruas jalan yang sebelumnya telah diperbaiki kembali mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat. Kondisi ini, menurutnya, bukan sekadar persoalan teknis biasa, melainkan mencerminkan lemahnya kualitas pengerjaan dan pengawasan proyek di lapangan.
Ia pun mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banda Aceh untuk tidak lagi menggunakan pendekatan tambal sulam dalam menangani kerusakan jalan. Menurutnya, pola kerja seperti itu hanya menjadi solusi jangka pendek yang justru berujung pada pemborosan anggaran.
“Banda Aceh adalah ibu kota provinsi. Sudah seharusnya memiliki infrastruktur jalan yang berkualitas, kuat, dan tahan lama. Jangan sampai setiap tahun anggaran habis hanya untuk memperbaiki kerusakan yang sama tanpa hasil maksimal,” tegasnya.
Ramza menilai, perbaikan jalan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan standar teknis yang benar. Ia menjelaskan bahwa lubang jalan tidak cukup hanya ditutup di bagian permukaan, tetapi harus digali hingga ke lapisan dasar yang stabil, kemudian dipadatkan menggunakan alat yang memadai seperti baby roller, agar hasilnya benar-benar kokoh dan tahan lama.
Menurutnya, kegagalan dalam menerapkan metode pengerjaan yang tepat akan membuat jalan cepat kembali rusak, terutama di tengah tingginya intensitas lalu lintas dan kondisi cuaca yang berubah-ubah. Hal ini, kata dia, justru akan menciptakan siklus perbaikan berulang yang merugikan keuangan daerah.
Lebih jauh, Ramza juga menyoroti pentingnya perencanaan proyek yang matang. Ia menegaskan bahwa setiap pekerjaan infrastruktur harus dirancang dengan mempertimbangkan daya tahan jangka panjang, bukan sekadar mengejar penyelesaian cepat tanpa kualitas.
“Anggaran yang digunakan itu uang rakyat. Maka harus dipastikan setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat yang maksimal dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa jika pola pengerjaan seperti saat ini terus dipertahankan, pemerintah daerah akan terus terjebak dalam lingkaran perbaikan tanpa peningkatan kualitas yang signifikan. Padahal, masih banyak sektor lain yang juga membutuhkan perhatian dan alokasi anggaran, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain menyoroti aspek teknis dan perencanaan, Ramza juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat. Ia mendorong agar pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif.
Menurutnya, partisipasi publik dalam mengawasi proyek pembangunan akan menjadi kontrol sosial yang efektif untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai standar dan tidak menyimpang dari ketentuan.
“Kalau masyarakat ikut mengawasi, maka potensi penyimpangan bisa ditekan. Ini penting untuk memastikan kualitas pekerjaan benar-benar terjaga,” katanya.
Ramza juga menegaskan bahwa kualitas jalan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik akan memperlancar mobilitas warga, mendukung aktivitas ekonomi, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Sebaliknya, jalan yang rusak tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan kerugian ekonomi, terutama bagi pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran distribusi barang dan jasa.
Dengan desakan ini, ia berharap ada perubahan nyata dalam pola pengerjaan proyek jalan di Banda Aceh. Ia ingin agar ke depan, setiap perbaikan jalan tidak lagi bersifat sementara, melainkan mampu memberikan manfaat jangka panjang yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Yang kita butuhkan bukan sekadar perbaikan cepat, tapi perbaikan yang berkualitas dan bertahan lama. Itu yang harus menjadi prioritas,” tutupnya.(**)
