BANDA ACEH – Persoalan infrastruktur jalan kembali menjadi perhatian serius di Kota Banda Aceh. Sejumlah ruas jalan utama dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah, dengan lubang-lubang yang tersebar di berbagai titik. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan berkendara, tetapi juga menimbulkan ancaman nyata terhadap keselamatan pengguna jalan.
Sorotan tajam datang dari Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Ismawardi. Ia secara tegas mendesak Pemerintah Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani kerusakan tersebut. Menurutnya, persoalan jalan berlubang tidak boleh dianggap sepele, apalagi ditunda penanganannya hingga memicu korban kecelakaan.
Ismawardi menegaskan bahwa meskipun ruas jalan tersebut berada di dalam wilayah Kota Banda Aceh, kewenangan pengelolaannya berada di bawah Pemerintah Aceh. Oleh karena itu, tanggung jawab penuh atas perbaikan dan pemeliharaan jalan berada di tangan Dinas PUPR Aceh.
“Ini menyangkut keselamatan masyarakat. Jangan sampai ada kesan pembiaran. Jalan berlubang bisa menjadi penyebab kecelakaan serius,” ujarnya, (27/2/2026).
Beberapa ruas jalan yang menjadi perhatian utama di antaranya Jalan T. Nyak Arief menuju kawasan Darussalam, Jalan T. Panglima Nyak Makam, serta Jalan T. Iskandar. Ketiga jalur ini dikenal sebagai akses vital yang setiap hari dilalui oleh masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi jalan di titik-titik tersebut cukup memprihatinkan. Lubang dengan berbagai ukuran terlihat di badan jalan, bahkan sebagian tertutup genangan air saat hujan turun. Situasi ini membuat pengendara kesulitan mendeteksi lubang, terutama pada malam hari dengan visibilitas terbatas.
Akibatnya, banyak pengendara terpaksa memperlambat kendaraan secara mendadak atau berpindah jalur secara tiba-tiba untuk menghindari lubang. Kondisi ini justru meningkatkan risiko kecelakaan, khususnya bagi pengendara sepeda motor yang lebih rentan kehilangan keseimbangan.
Ismawardi menilai, langkah cepat sangat diperlukan, setidaknya dengan melakukan penambalan sementara sebagai solusi jangka pendek. Namun, ia juga menekankan pentingnya perbaikan permanen yang direncanakan secara matang agar kerusakan tidak kembali terjadi dalam waktu singkat.
Selain itu, ia mendorong Dinas PUPR Aceh untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap titik-titik jalan rusak di Banda Aceh. Pendataan yang akurat dinilai penting agar penanganan tidak dilakukan secara parsial atau tambal sulam.
“Harus ada penanganan yang sistematis dan menyeluruh. Kalau hanya diperbaiki sebagian, kerusakan akan terus berulang dan tetap membahayakan masyarakat,” tambahnya.
Masalah ini menjadi semakin krusial mengingat Banda Aceh merupakan ibu kota provinsi dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Kota ini menjadi pusat aktivitas pendidikan, pemerintahan, dan ekonomi, sehingga kondisi infrastruktur jalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas masyarakat.
Kerusakan jalan tidak hanya berdampak pada keselamatan, tetapi juga pada efisiensi waktu, biaya transportasi, serta kenyamanan pengguna jalan. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi menghambat aktivitas harian masyarakat dan menurunkan kualitas layanan publik.
Dengan adanya desakan dari legislatif, masyarakat kini menaruh harapan besar agar Pemerintah Aceh segera merespons dengan tindakan nyata. Perbaikan jalan yang cepat, tepat, dan menyeluruh diharapkan mampu mengurangi risiko kecelakaan sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur di Banda Aceh.(**)
